Dalam hal demikian, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, dengan kewenangan KPPU dapat menjebak pelaku usaha
Istilah ini merujuk pada usaha yang dilakukan oleh sekelompok individu atau kelompok untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah secara tidak konstitusional. Meskipun mungkin terlihat seperti sebuah tindakan yang ekstrim dan melanggar hukum, tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita harus memahami bahwa fenomena Pegud 4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 39.470.000,-; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 436.000,-; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.” KOMPAS.com - Pemberontakan PKI Madiun atau Peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan karena tidak Mengenai penyerangan, maksud dari penyerangan ini adalah untuk menggulingkan (omwenteling) pemerintahan.Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan yaitu merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 88 bis KUHP, demikan yang dikatakan oleh R. Soesilo perihal Pasal 107 KUHP (hal vj9doC.
  • flkp2q5u5v.pages.dev/344
  • flkp2q5u5v.pages.dev/258
  • flkp2q5u5v.pages.dev/144
  • flkp2q5u5v.pages.dev/175
  • flkp2q5u5v.pages.dev/352
  • flkp2q5u5v.pages.dev/314
  • flkp2q5u5v.pages.dev/310
  • flkp2q5u5v.pages.dev/370
  • flkp2q5u5v.pages.dev/350

    • usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah